Jakarta, 1 Oktober 2026 – Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menyambut pembentukan Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi yang kini dipimpin Bahlil Lahadalia. Ia berharap keberadaan kementerian koordinator baru tersebut dapat membuat tata kelola sektor energi nasional semakin baik. Pembentukan posisi menko dinilai dapat memperkuat koordinasi dalam menangani persoalan hilirisasi maupun transisi energi. Bahlil sendiri tetap menjabat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Saan menyampaikan harapan tersebut setelah Presiden Prabowo Subianto melantik Bahlil di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/10/2026). Menurutnya, energi merupakan sektor strategis yang membutuhkan koordinasi kuat agar berbagai kebijakan dapat dilaksanakan secara lebih efektif. Kehadiran kementerian koordinator baru diharapkan mampu menyelaraskan program antarkementerian dan lembaga yang bersinggungan dengan sektor tersebut. Ia optimistis perubahan struktur pemerintahan dapat memberikan dampak positif apabila diikuti tata kelola yang semakin baik.

Bahlil dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 104P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode 2024–2029. Keputusan tersebut ditetapkan Presiden pada 30 September 2026. Posisi Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi merupakan nomenklatur baru dalam struktur pemerintahan. Selain menjalankan fungsi koordinasi tersebut, Bahlil masih memimpin Kementerian ESDM.

Sebelum pelantikan, Bahlil telah mengonfirmasi bahwa dirinya mendapat penugasan untuk memegang dua tanggung jawab tersebut. Seusai dilantik, ia menyatakan akan menjalankan amanah Presiden dengan maksimal, baik sebagai menko maupun Menteri ESDM. Menurut Bahlil, agenda hilirisasi dan transisi energi membutuhkan pendekatan yang komprehensif serta terukur. Koordinasi yang lebih kuat diperlukan karena kedua agenda tersebut berkaitan dengan berbagai sektor dan kebijakan pemerintah.

Bahlil juga mengaitkan penguatan transisi energi dengan dinamika geopolitik dan perubahan ekonomi global. Pemerintah menghadapi kebutuhan menjaga ketahanan energi sekaligus menjalankan komitmen menuju pemanfaatan energi yang lebih bersih. Pada saat bersamaan, program hilirisasi diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri. Kombinasi kedua agenda itu menjadi ruang lingkup utama kementerian koordinator baru yang dipimpinnya.

DPR sebelumnya juga telah menyoroti pentingnya penguatan tata kelola sektor energi. Komisi XII antara lain mendorong perbaikan pengawasan distribusi BBM dan LPG bersubsidi, pengembangan infrastruktur gas bumi, serta penguatan sistem ketenagalistrikan. Langkah tersebut dipandang berkaitan dengan upaya menjaga ketahanan energi dan mendukung aktivitas ekonomi nasional. Dengan pembentukan kementerian koordinator baru, koordinasi atas berbagai agenda strategis tersebut diharapkan dapat dilakukan secara lebih terintegrasi.

Pelantikan Bahlil dengan demikian menempatkannya pada posisi yang menggabungkan fungsi koordinasi dan kepemimpinan teknis sektor energi. DPR berharap struktur baru tersebut dapat menghasilkan perbaikan nyata dalam tata kelola energi, bukan sekadar perubahan organisasi pemerintahan. Pemerintah selanjutnya menghadapi tantangan untuk menyelaraskan hilirisasi sumber daya alam, ketahanan energi, investasi, dan agenda transisi menuju energi yang lebih bersih. Pelaksanaan kebijakan serta hasil yang dicapai akan menjadi ukuran efektivitas kementerian koordinator baru tersebut dalam periode berikutnya.