Jakarta, 12 November 2026 – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana menaikkan pajak terhadap pusat perbelanjaan Plaza Senayan dan Senayan City apabila pengelola kedua kawasan tersebut tidak membangun akses penghubung bawah tanah. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan konektivitas kawasan komersial dengan jaringan transportasi publik, khususnya MRT Jakarta. Pembangunan akses bawah tanah dinilai dapat mempermudah mobilitas pengunjung sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap kendaraan pribadi. Rencana tersebut juga menunjukkan perhatian pemerintah terhadap keterlibatan pengelola properti dalam mendukung pembangunan infrastruktur perkotaan. Meski demikian, penerapan kenaikan pajak tetap memerlukan dasar hukum, mekanisme penilaian, dan prosedur administrasi yang sesuai dengan ketentuan perpajakan daerah.

Kawasan Senayan merupakan salah satu pusat kegiatan ekonomi dan komersial yang memiliki tingkat mobilitas tinggi. Keberadaan Plaza Senayan dan Senayan City menarik pengunjung dari berbagai wilayah Jakarta maupun daerah sekitarnya. Kedua pusat perbelanjaan tersebut berada di kawasan yang memiliki akses menuju jaringan transportasi massal, termasuk MRT Jakarta. Namun, perjalanan dari fasilitas transportasi publik menuju pusat perbelanjaan masih dapat melibatkan perpindahan melalui jalur permukaan. Pemerintah daerah memandang peningkatan akses pejalan kaki sebagai langkah penting untuk menciptakan perjalanan yang lebih nyaman dan terintegrasi. Penghubung bawah tanah berpotensi memberikan jalur yang lebih terlindung dari kondisi cuaca serta membantu mengurangi pergerakan pejalan kaki pada titik lalu lintas yang padat.

Pembangunan jalur bawah tanah antara pusat perbelanjaan dan fasilitas transportasi umum merupakan salah satu pendekatan yang digunakan dalam pengembangan kawasan berorientasi transit atau transit-oriented development (TOD). Konsep tersebut mengutamakan kemudahan perpindahan antarmoda, akses pejalan kaki, dan pemanfaatan ruang perkotaan secara efisien. Dalam penerapannya, pusat kegiatan komersial diharapkan tidak hanya menyediakan fasilitas parkir kendaraan pribadi, tetapi juga mendukung akses yang mudah bagi pengguna transportasi umum. Integrasi semacam ini dapat membantu meningkatkan daya tarik MRT sebagai pilihan perjalanan sehari-hari. Namun, pembangunan fasilitas penghubung membutuhkan perencanaan teknis yang matang karena harus mempertimbangkan keselamatan, utilitas bawah tanah, aksesibilitas penyandang disabilitas, serta hubungan dengan bangunan yang sudah beroperasi.

Rencana penggunaan instrumen perpajakan untuk mendorong pembangunan akses tersebut menimbulkan perhatian terhadap hubungan antara kebijakan fiskal dan pengembangan infrastruktur. Pajak daerah pada dasarnya dipungut berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan digunakan untuk mendukung pembiayaan pelayanan publik. Dalam konteks properti komersial, besaran kewajiban pajak dapat dipengaruhi jenis pajak, dasar pengenaan, serta ketentuan yang berlaku. Karena itu, rencana kenaikan pajak tidak dapat dipahami sebagai sanksi yang otomatis berlaku hanya karena pengelola belum membangun fasilitas tertentu. Pemerintah perlu menjelaskan jenis pajak yang dimaksud, dasar penghitungan, serta kaitannya dengan kebijakan pembangunan kawasan. Kejelasan tersebut penting untuk memberikan kepastian kepada pengelola pusat perbelanjaan dan memastikan pelaksanaan kebijakan berlangsung secara transparan.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung sebelumnya telah menyampaikan desakan agar pengelola kedua pusat perbelanjaan segera mencapai kesepakatan mengenai pembangunan terowongan. Dalam pernyataannya pada 30 Juni 2026, Pramono menilai belum terwujudnya akses penghubung berkaitan dengan perbedaan kepentingan antara kedua pengelola. Ia menganggap pembangunan terowongan akan memberikan keuntungan bagi Plaza Senayan maupun Senayan City karena pengunjung dapat berpindah lokasi dengan lebih mudah. Pramono juga menyampaikan kemungkinan menaikkan pajak apabila pengelola tidak bersedia merealisasikan konektivitas tersebut. Pernyataan itu kembali menjadi perhatian pada November 2026 ketika pemerintah daerah menegaskan pentingnya kontribusi pengembang dalam mengurangi kemacetan kawasan.

Selain mempertimbangkan kenaikan pajak, Pramono juga menyebut kemungkinan pembatasan akses jalan menuju pusat perbelanjaan apabila pembenahan tidak dilakukan. Langkah tersebut disampaikan sebagai bentuk tekanan agar pengelola memberikan perhatian serius terhadap persoalan lalu lintas di sekitar kawasan Senayan. Namun, rencana pembatasan akses perlu mempertimbangkan kebutuhan pengunjung, pekerja, kegiatan usaha, serta kelancaran lalu lintas di jalan sekitarnya. Pemerintah daerah juga harus memastikan bahwa setiap tindakan memiliki landasan kewenangan dan prosedur yang jelas. Pendekatan dialog dengan pengelola tetap diperlukan untuk menentukan pembagian tanggung jawab, pembiayaan konstruksi, dan pengelolaan fasilitas setelah selesai dibangun. Dengan kesepakatan yang tepat, pembangunan dapat dilaksanakan tanpa mengganggu kegiatan ekonomi secara berlebihan.

Pramono turut mengusulkan agar jalur bawah tanah tidak hanya berfungsi sebagai akses pejalan kaki, tetapi juga dapat dimanfaatkan sebagai ruang usaha bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Konsep tersebut diharapkan mampu menciptakan aktivitas ekonomi baru di sepanjang jalur penghubung. Pemerintah mencontohkan pengembangan konektivitas bawah tanah di kawasan Bundaran Hotel Indonesia yang menghubungkan sejumlah bangunan komersial dengan jaringan MRT. Pengembangan ruang publik yang terintegrasi dinilai dapat memberikan manfaat bagi pengguna transportasi massal sekaligus mendukung kegiatan perdagangan. Meski demikian, pemanfaatan terowongan untuk kegiatan usaha harus memperhatikan kapasitas ruang, jalur evakuasi, ventilasi, keselamatan kebakaran, serta kenyamanan pejalan kaki. Perencanaan yang matang diperlukan agar fungsi utama terowongan sebagai jalur mobilitas tetap terjaga.

Pada Juli 2026, Pramono sempat menyampaikan bahwa pengelola kedua pusat perbelanjaan telah menyepakati rencana pembangunan akses bersama. Ia juga meminta jajaran Asisten Pembangunan DKI Jakarta menindaklanjuti proyek tersebut. Meski telah ada pernyataan mengenai kesepakatan, realisasi konstruksi tetap memerlukan tahapan teknis dan administratif sebelum pekerjaan dapat dimulai. Pemerintah perlu memastikan desain jalur, kebutuhan lahan, pengaturan utilitas, dan skema pembiayaan telah disepakati seluruh pihak terkait. Hingga perkembangan terbaru, belum terdapat kepastian mengenai besaran kenaikan pajak yang akan diterapkan ataupun jadwal penyelesaian terowongan. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya komunikasi lanjutan agar rencana pembangunan dapat bergerak dari tahap pembahasan menuju pelaksanaan.

Rencana pembangunan terowongan Plaza Senayan dan Senayan City menjadi bagian dari upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menata mobilitas perkotaan dan mengurangi kemacetan di pusat kegiatan ekonomi. Pemerintah berharap pengelola properti dapat berperan aktif menyediakan infrastruktur yang memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Di sisi lain, kebijakan kenaikan pajak maupun pembatasan akses perlu dilaksanakan secara terukur dan sesuai ketentuan hukum agar tidak menimbulkan ketidakpastian bagi dunia usaha. Keberhasilan proyek akan bergantung pada kesepakatan kedua pengelola, kesiapan teknis, serta kemampuan pemerintah mengoordinasikan berbagai kepentingan. Apabila akses bawah tanah berhasil direalisasikan, pengunjung diharapkan dapat berpindah antara kedua pusat perbelanjaan dengan lebih aman dan nyaman. Pembangunan tersebut juga berpotensi menjadi contoh pengembangan konektivitas kawasan komersial lainnya di Jakarta.