Washington, 17 September 2026 – Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat mengesahkan rancangan undang-undang sanksi baru terhadap Rusia yang dirancang untuk meningkatkan tekanan ekonomi terhadap Moskow terkait perang di Ukraina. RUU bertajuk Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026 tersebut disetujui DPR AS pada Rabu, 16 September 2026, dengan perolehan 262 suara mendukung dan 159 suara menolak. Sebanyak 58 anggota Partai Demokrat bergabung dengan mayoritas anggota Partai Republik dalam mendukung rancangan tersebut, sementara tujuh anggota Republik tercatat menolaknya. Senat AS sebelumnya telah meloloskan paket yang sama pada Agustus dengan perolehan 86 suara berbanding 11. Dengan selesainya pemungutan suara di DPR, rancangan tersebut telah melewati Kongres dan dikirimkan kepada Presiden Donald Trump untuk proses penandatanganan menjadi undang-undang.

Paket tersebut merupakan salah satu langkah legislatif terbesar Kongres AS dalam beberapa tahun terakhir untuk memperluas tekanan ekonomi terhadap Rusia. Aturannya tidak hanya menyasar individu dan lembaga yang berada langsung di Rusia, tetapi juga memperluas kemungkinan tindakan terhadap pihak di negara lain yang dianggap membantu mempertahankan aliran pendapatan Moskow. Sejumlah pejabat Rusia, oligarki, lembaga keuangan, serta jaringan yang digunakan untuk menghindari pembatasan ekonomi menjadi bagian dari sasaran sanksi. Armada kapal tanker yang kerap disebut sebagai “shadow fleet” Rusia juga termasuk dalam cakupan tindakan yang disiapkan. Armada tersebut selama ini dikaitkan dengan upaya mempertahankan perdagangan energi Rusia ketika berbagai pembatasan Barat diberlakukan. Pendukung RUU menilai perluasan cakupan diperlukan karena Rusia terus mencari jalur alternatif untuk mempertahankan perdagangan internasionalnya.

Salah satu ketentuan yang paling mendapatkan perhatian adalah pemberian kewenangan tarif tambahan kepada Presiden AS terhadap negara-negara yang tetap membeli energi Rusia. Pemerintah AS dapat menerapkan tarif hingga 100 persen terhadap barang dari negara yang termasuk pembeli utama minyak mentah atau gas Rusia maupun pihak yang dinilai membantu penghindaran sanksi energi. Daftar negara yang dapat terkena ketentuan tersebut dapat dievaluasi secara berkala sehingga cakupannya berpotensi berubah mengikuti perkembangan perdagangan energi Rusia. Ketentuan lain juga mengarahkan penerapan tarif terhadap barang Rusia dengan tingkat yang dapat mencapai 500 persen. Mekanisme tersebut membuat tekanan tidak hanya diarahkan kepada Moskow, tetapi juga dapat memengaruhi hubungan perdagangan Washington dengan sejumlah mitra ekonomi besar. China dan India termasuk negara yang menjadi perhatian karena besarnya pembelian energi Rusia.

Paket sanksi tersebut sebelumnya mengalami proses panjang di Kongres sebelum akhirnya memperoleh persetujuan dari kedua kamar. Rancangan awalnya didorong oleh mendiang Senator Republik Lindsey Graham bersama Senator Demokrat Richard Blumenthal sebagai langkah untuk memperbesar tekanan terhadap Rusia. Setelah Graham meninggal pada Juli 2026, paket tersebut kemudian menggunakan namanya sebagai bentuk penghormatan terhadap perannya dalam mendorong legislasi. Pembahasan berlangsung selama lebih dari satu tahun karena terdapat perdebatan mengenai bentuk sanksi, kewenangan tarif presiden, serta potensi dampaknya terhadap mitra dagang Amerika Serikat. Senat akhirnya memberikan persetujuan pada Agustus sebelum DPR melakukan pemungutan suara terakhir pada September. Hasil tersebut menunjukkan dukungan lintas partai terhadap sejumlah bagian utama paket, meskipun terdapat perbedaan pandangan mengenai mekanisme penerapannya.

Perdebatan terbesar di DPR muncul mengenai besarnya kewenangan tarif yang diberikan kepada Gedung Putih. Sejumlah anggota Partai Demokrat mendukung peningkatan tekanan terhadap Rusia tetapi mengkhawatirkan kewenangan tarif baru dapat digunakan lebih luas dan berpotensi memengaruhi sekutu atau mitra perdagangan AS. Pemimpin Demokrat di DPR Hakeem Jeffries termasuk pihak yang menentang rancangan tersebut dengan mempertanyakan sejumlah pengecualian dan ruang diskresi yang diberikan kepada presiden. Meski kepemimpinan Demokrat menyampaikan keberatan, puluhan anggota partai tersebut tetap memilih mendukung paket sanksi. Perbedaan tersebut menunjukkan perdebatan tidak hanya berkaitan dengan apakah Rusia harus mendapatkan tekanan tambahan, tetapi juga mengenai instrumen yang digunakan untuk melakukannya. Pada akhirnya, dukungan dari mayoritas Republik dan sebagian Demokrat cukup untuk membawa rancangan tersebut melewati DPR.

Dampak kebijakan tersebut berpotensi meluas karena Rusia merupakan salah satu pemasok minyak dan gas penting di pasar internasional. Negara yang membeli energi Rusia dalam jumlah besar dapat menghadapi pilihan antara mempertahankan hubungan energi dengan Moskow atau mengurangi risiko terkena hambatan perdagangan ketika memasuki pasar Amerika Serikat. Pemerintah India telah memperingatkan bahwa kebijakan tarif terhadap pembeli minyak Rusia berpotensi mengganggu hubungan bilateral dan pasar energi internasional. Kekhawatiran serupa dapat muncul dari negara lain apabila ketentuan tarif benar-benar diterapkan secara luas. Perubahan arus perdagangan minyak dapat memengaruhi harga, jalur pasokan, serta strategi pembelian energi berbagai negara. Karena itu, implementasi aturan akan menjadi perhatian bukan hanya bagi Rusia dan Ukraina, tetapi juga bagi negara-negara konsumen energi di berbagai kawasan.

Pendukung paket tersebut berpendapat bahwa pendapatan dari ekspor energi menjadi salah satu sumber penting bagi perekonomian Rusia sehingga pembatasan terhadap perdagangan minyak dan gas dapat meningkatkan tekanan terhadap Moskow. Mereka berharap kombinasi sanksi langsung dan sekunder dapat mengurangi kemampuan Rusia memperoleh pendapatan dari pasar internasional. Ketua DPR AS Mike Johnson menyatakan paket tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan tekanan terhadap mesin perang Rusia dan mempersempit sumber daya yang tersedia bagi pemerintah Presiden Vladimir Putin. Senator Richard Blumenthal juga menyampaikan harapan bahwa peningkatan tekanan ekonomi dapat mendorong Rusia menuju meja perundingan. Pernyataan tersebut menggambarkan tujuan politik para pendukung legislasi, meskipun dampak aktual sanksi terhadap keputusan pemerintah Rusia belum dapat dipastikan. Efektivitas kebijakan juga akan bergantung pada penerapan sanksi dan respons negara-negara yang memiliki hubungan perdagangan besar dengan Rusia.

RUU tersebut juga mencakup ketentuan berkaitan dengan Iran, sehingga cakupannya lebih luas daripada kebijakan terhadap Rusia saja. Salah satu ketentuannya memperpanjang Iran Sanctions Act of 1996 hingga 2031. Penambahan unsur tersebut menjadi bagian dari negosiasi politik yang berlangsung sebelum paket mendapatkan dukungan untuk bergerak melalui Kongres. Meski demikian, perhatian utama dalam pemungutan suara terbaru tetap tertuju pada tekanan ekonomi terhadap Rusia dan negara-negara yang membeli energinya. Paket tersebut menjadi langkah legislatif penting AS berkaitan dengan Ukraina setelah periode ketika sebagian kebijakan lebih banyak dilakukan melalui kewenangan eksekutif. Dengan persetujuan DPR dan Senat, tahap berikutnya berada di Gedung Putih untuk penyelesaian proses menjadi undang-undang.

Presiden Donald Trump telah menyatakan dukungan terhadap paket tersebut dan diperkirakan akan menandatanganinya. Setelah berlaku, perhatian akan beralih pada bagaimana pemerintah AS menggunakan kewenangan tarif dan sanksi yang diberikan serta negara mana yang berpotensi terkena tindakan sekunder. Pelaksanaan kebijakan akan menjadi faktor penting karena rancangan menyediakan sejumlah instrumen yang dapat digunakan dengan intensitas berbeda sesuai keputusan pemerintah. Rusia pada saat yang sama masih memiliki hubungan perdagangan energi dengan berbagai negara besar sehingga penerapan sanksi sekunder dapat membawa konsekuensi terhadap perdagangan internasional yang lebih luas. Negara pembeli energi Rusia kemungkinan akan menghitung kembali risiko perdagangan mereka dengan Moskow dan Washington apabila tarif mulai diterapkan. Perkembangan tersebut membuat paket sanksi terbaru AS berpotensi menjadi salah satu faktor penting yang memengaruhi hubungan ekonomi Rusia dengan mitra-mitranya serta dinamika diplomasi terkait perang di Ukraina dalam periode mendatang.