Jakarta, 18 September 2026 – Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi resmi mengganti Muhammad Masyhud dari jabatan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan pada Jumat, 18 September 2026. Untuk memastikan roda organisasi tetap berjalan, Kementerian Perhubungan menunjuk Lollan Andy Sutomo Panjaitan sebagai Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perhubungan Laut. Lollan sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sehingga telah berada dalam struktur organisasi yang sama sebelum menerima penugasan baru. Pergantian tersebut dikonfirmasi oleh Pelaksana Tugas Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan Farida Makhmudah. Menteri Perhubungan menyebut pergantian pimpinan itu merupakan bagian dari evaluasi internal kementerian. Pemerintah berharap perubahan kepemimpinan dapat memperkuat pelaksanaan tugas, khususnya dalam keselamatan dan pengawasan pelayaran nasional.

Dudy menjelaskan penunjukan pelaksana tugas dilakukan sebagai bagian dari proses evaluasi yang berlangsung di internal Kementerian Perhubungan. Kementerian tidak menyebut pergantian tersebut sebagai langkah yang secara khusus dipicu oleh satu kejadian tertentu di sektor transportasi laut. Farida bahkan menegaskan pergantian Muhammad Masyhud tidak dikaitkan secara langsung dengan rentetan kecelakaan kapal yang terjadi belakangan ini. Menurut Kementerian Perhubungan, perubahan pimpinan merupakan bagian dari evaluasi dan penyegaran manajerial yang lazim dilakukan untuk memperkuat organisasi. Langkah itu juga diarahkan untuk menghadirkan penguatan kepemimpinan dan sistem pengawasan pada sektor pelayaran. Dengan perubahan tersebut, seluruh jajaran diharapkan mempunyai fokus dan kecepatan yang sama dalam meningkatkan standar keselamatan.

Pergantian pejabat eselon I di lingkungan Kementerian Perhubungan juga tidak hanya terjadi pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Farida menjelaskan kementerian turut melakukan pergantian Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan karena pejabat sebelumnya telah memasuki masa pensiun. Keterangan tersebut disampaikan untuk memberikan konteks bahwa perubahan organisasi berlangsung pada lebih dari satu posisi. Kementerian menempatkan proses tersebut sebagai bagian dari penyegaran manajemen dan penguatan organisasi. Pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, perhatian terutama diarahkan pada keselamatan serta efektivitas pengawasan pelayaran. Lollan sebagai pelaksana tugas selanjutnya akan menjalankan fungsi kepemimpinan sampai terdapat keputusan lebih lanjut mengenai pengisian jabatan secara definitif.

Keselamatan pelayaran menjadi salah satu perhatian utama yang ditekankan Kementerian Perhubungan setelah perubahan kepemimpinan tersebut. Farida mengatakan pembenahan tidak cukup dilakukan hanya pada sisi regulasi dan administrasi. Pengawasan langsung di lapangan juga harus diperkuat agar ketentuan keselamatan benar-benar dijalankan oleh seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan pelayaran. Kementerian menyoroti pentingnya kepatuhan terhadap standar keselamatan dan pemenuhan persyaratan kelaiklautan kapal sebelum beroperasi. Pengawasan terhadap muatan serta jumlah penumpang juga menjadi bagian yang perlu mendapat perhatian. Selain itu, seluruh prosedur sebelum kapal memperoleh izin untuk berlayar harus dilaksanakan secara konsisten sebagai bagian dari sistem pencegahan kecelakaan.

Pergantian Dirjen Perhubungan Laut berlangsung ketika keselamatan transportasi laut sedang mendapat perhatian publik setelah sejumlah kecelakaan kapal terjadi di berbagai daerah. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai apakah perubahan pimpinan berkaitan langsung dengan berbagai insiden tersebut. Namun, Kementerian Perhubungan secara resmi membantah adanya hubungan langsung antara pergantian Muhammad Masyhud dan rentetan kecelakaan pelayaran. Farida menyatakan keputusan itu merupakan bagian dari evaluasi serta penyegaran manajerial untuk memperkuat organisasi. Penjelasan tersebut menjadi penting karena sejumlah pemberitaan sebelumnya mengaitkan waktu pergantian dengan meningkatnya perhatian terhadap keselamatan kapal. Dengan demikian, alasan resmi yang disampaikan pemerintah adalah evaluasi internal dan kebutuhan penguatan kepemimpinan, bukan hukuman yang dinyatakan secara spesifik atas suatu kecelakaan tertentu.

Meski membantah hubungan langsung dengan rentetan kecelakaan, Kementerian Perhubungan tetap menempatkan peningkatan keselamatan sebagai pekerjaan penting yang harus diperkuat. Sistem pengawasan harus mampu memastikan kapal yang beroperasi telah memenuhi standar teknis dan administratif yang ditetapkan. Pemeriksaan kelaiklautan menjadi salah satu tahapan penting karena berkaitan dengan kesiapan kapal menghadapi kondisi pelayaran. Pengawasan muatan dan penumpang juga diperlukan untuk mencegah pengoperasian kapal di luar kapasitas maupun ketentuan keselamatannya. Pada tingkat operasional, prosedur sebelum keberangkatan harus dijalankan secara disiplin oleh operator dan aparat yang mempunyai kewenangan. Penguatan tersebut menjadi salah satu tanggung jawab yang akan dihadapi Lollan selama menjalankan tugas sebagai pimpinan sementara Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Lollan Andy Sutomo Panjaitan bukan sosok baru di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Sebelum ditunjuk menjadi pelaksana tugas, ia menjabat Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan. Posisi tersebut membuatnya telah terlibat dalam pengelolaan organisasi dan berbagai aspek administratif di lingkungan direktorat. Penunjukan pejabat internal memungkinkan proses transisi kepemimpinan berlangsung tanpa kekosongan pada jabatan strategis tersebut. Sebagai pelaksana tugas, Lollan akan menjalankan fungsi Dirjen Perhubungan Laut sekaligus mengawal berbagai agenda yang sedang berjalan. Salah satu tantangan utamanya adalah memastikan pengawasan dan keselamatan pelayaran dapat diperkuat sejalan dengan arahan Menteri Perhubungan.

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut mempunyai lingkup tugas yang strategis karena berhubungan langsung dengan penyelenggaraan transportasi laut dan keselamatan pelayaran. Pengawasan tidak hanya menyangkut kapal, tetapi juga pelaksanaan ketentuan di pelabuhan serta berbagai prosedur sebelum kapal meninggalkan dermaga. Karena itu, perubahan kepemimpinan pada direktorat tersebut mempunyai konsekuensi terhadap keberlanjutan kebijakan dan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Kementerian Perhubungan menegaskan seluruh pihak perlu melakukan pembenahan secara berkelanjutan. Evaluasi terhadap sistem yang sudah berjalan diperlukan untuk mengetahui bagian yang masih membutuhkan penguatan. Keselamatan kemudian ditempatkan sebagai prioritas yang harus menjadi dasar dalam setiap kebijakan maupun pengawasan operasional.

Pemerintah juga menekankan perlunya kecepatan yang sama di seluruh jajaran dalam menjalankan agenda peningkatan keselamatan. Penguatan kepemimpinan diharapkan dapat membantu mempercepat koordinasi antara tingkat pusat dengan unit pelaksana yang berada di berbagai daerah. Hal tersebut penting mengingat karakter transportasi laut Indonesia melibatkan jaringan pelabuhan dan lintasan yang tersebar di wilayah kepulauan yang sangat luas. Standar keselamatan karena itu harus diterapkan secara konsisten tanpa bergantung pada lokasi maupun jenis layanan pelayaran. Evaluasi organisasi menjadi salah satu instrumen yang digunakan pemerintah untuk memastikan sistem tersebut berjalan sesuai kebutuhan. Pergantian pimpinan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menjadi bagian dari langkah internal yang kini dilakukan Kementerian Perhubungan untuk mencapai tujuan tersebut.

Dengan penunjukan Lollan Panjaitan sebagai pelaksana tugas, kegiatan dan fungsi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut diharapkan tetap berjalan selama proses pengisian kepemimpinan berikutnya. Kementerian Perhubungan belum mengumumkan dalam keterangan yang tersedia mengenai siapa yang nantinya akan menjadi Dirjen Perhubungan Laut secara definitif. Fokus dalam waktu dekat diarahkan pada penguatan organisasi, sistem pengawasan, dan penerapan standar keselamatan pelayaran. Pemerintah juga menegaskan perubahan pimpinan tidak dinyatakan sebagai akibat langsung dari rentetan kecelakaan kapal, melainkan bagian dari evaluasi internal dan penyegaran manajerial. Meski demikian, keselamatan tetap menjadi isu utama yang harus ditangani melalui pengawasan kelaiklautan kapal, muatan, penumpang, dan prosedur keberangkatan. Pergantian Muhammad Masyhud dengan Lollan sebagai pelaksana tugas pun menandai dimulainya fase evaluasi baru di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.