Palangka Raya, 22 Agustus 2026 – Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungan kerja ke Kalimantan Tengah untuk membahas penguatan penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Setelah sebelumnya meninjau kondisi karhutla di Kalimantan Barat, Prabowo bersama Tito melanjutkan perjalanan menuju Kota Palangka Raya pada Sabtu, 22 Agustus 2026. Setibanya di wilayah tersebut, Presiden langsung memimpin rapat koordinasi di Posko Aju Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan Kalimantan Tengah yang berada di kawasan Bandara Tjilik Riwut. Pertemuan tersebut dilakukan untuk mendapatkan gambaran terbaru mengenai kondisi kebakaran sekaligus mengidentifikasi kebutuhan tambahan yang diperlukan agar operasi pemadaman dapat berjalan lebih efektif. Kehadiran pemerintah pusat secara langsung menunjukkan bahwa penanganan karhutla di Kalteng menjadi salah satu perhatian utama di tengah meningkatnya ancaman kebakaran pada musim kemarau.

Dalam rapat tersebut, pemerintah daerah menyampaikan perkembangan situasi karhutla berdasarkan pemantauan dari seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Tengah. Hingga 22 Agustus 2026, tercatat sebanyak 19.992 titik panas berdasarkan laporan yang dihimpun dari 14 kabupaten dan kota. Pada periode yang sama, terdapat 1.639 kejadian karhutla dengan luas lahan yang telah ditangani mencapai sekitar 4.499,21 hektare. Sementara itu, berdasarkan analisis satelit Kementerian Kehutanan, luas karhutla di Kalimantan Tengah tercatat mencapai 7.634,46 hektare dan menempatkan provinsi tersebut pada urutan kesembilan secara nasional. Data tersebut menggambarkan besarnya tantangan yang masih harus dihadapi pemerintah untuk mencegah kebakaran meluas sekaligus mempercepat pengendalian titik api yang masih aktif.

Penanganan karhutla di Kalimantan Tengah saat ini melibatkan kekuatan personel dalam jumlah besar dari berbagai unsur. Sekitar 10.700 personel dikerahkan dengan melibatkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Kehutanan, pemadam kebakaran, TNI, Polri, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, serta unsur masyarakat lainnya. Keterlibatan berbagai institusi tersebut diperlukan karena karakteristik kebakaran di wilayah Kalteng cukup kompleks, terutama dengan keberadaan kawasan lahan gambut yang dapat membuat api bertahan lebih lama dan sulit dikendalikan. Selain pemadaman langsung di permukaan, petugas juga perlu melakukan pemantauan serta pendinginan untuk mencegah munculnya kembali titik api setelah kobaran utama berhasil dipadamkan. Koordinasi lintas sektor menjadi semakin penting agar pengerahan personel, peralatan, dan dukungan udara dapat diarahkan ke lokasi yang membutuhkan penanganan paling mendesak.

Salah satu kebutuhan yang dibahas dalam rapat tersebut adalah penambahan armada udara untuk mendukung operasi pemadaman. Saat ini empat unit helikopter water bombing telah beroperasi di wilayah Kalimantan Tengah, namun pemerintah daerah menyampaikan kebutuhan tambahan sekitar dua hingga tiga unit lagi untuk memperkuat kemampuan pemadaman dari udara. Penggunaan helikopter menjadi penting ketika titik api berada di kawasan yang sulit dijangkau melalui jalur darat atau ketika luas area yang terbakar membutuhkan penanganan secara cepat. Dukungan dari udara juga dapat membantu memperlambat penyebaran api sehingga petugas di darat memiliki waktu lebih besar untuk melakukan pemadaman dan membuat pembatas agar api tidak menjalar ke area lain. Presiden kemudian menindaklanjuti kebutuhan tersebut dalam rapat dengan mengupayakan dukungan tambahan agar operasi di lapangan dapat diperkuat.

Kondisi karhutla di Kalteng juga tidak dapat dipisahkan dari situasi cuaca dan meningkatnya potensi kekeringan. Pemerintah sebelumnya telah meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi periode kemarau dan ancaman El Nino yang dapat membuat vegetasi serta lahan menjadi lebih mudah terbakar. Dalam kondisi seperti ini, percikan api yang relatif kecil dapat berkembang menjadi kebakaran lebih besar apabila terjadi di kawasan dengan material kering dan angin yang mendukung penyebaran api. Karena itu, strategi penanganan tidak hanya diarahkan pada pemadaman ketika kebakaran sudah terjadi, tetapi juga mencakup pemantauan titik panas, patroli kawasan rawan, pencegahan pembakaran, serta kesiapan peralatan pemadam. Pemerintah pusat dan daerah juga perlu memastikan bahwa langkah antisipasi dilakukan sebelum kondisi kebakaran berkembang menjadi situasi yang lebih sulit dikendalikan.

Kunjungan Prabowo bersama Mendagri juga menjadi bagian dari upaya memastikan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah berjalan secara langsung. Penanganan karhutla membutuhkan pembagian tugas yang jelas karena persoalan tersebut melibatkan aspek kebencanaan, lingkungan, keamanan, kesehatan masyarakat, hingga penegakan hukum. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mengawasi wilayah yang menjadi kewenangannya, sedangkan pemerintah pusat dapat memberikan dukungan personel, peralatan, teknologi, serta sumber daya tambahan apabila kapasitas daerah tidak mencukupi. Dalam kondisi darurat, kecepatan pengambilan keputusan menjadi faktor penting karena titik api dapat berubah dengan cepat mengikuti kondisi cuaca dan arah angin. Rapat yang dipimpin langsung Presiden di Palangka Raya menjadi ruang untuk memastikan kebutuhan di lapangan dapat segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti.

Selain persoalan pemadaman, pencegahan menjadi bagian yang tidak kalah penting dalam pengendalian karhutla di Kalimantan Tengah. Pemerintah perlu memastikan patroli di kawasan rawan terus dilakukan, terutama pada wilayah yang memiliki riwayat kebakaran berulang. Pengawasan juga diperlukan untuk mencegah aktivitas pembukaan lahan dengan cara membakar yang berpotensi menimbulkan kebakaran tidak terkendali. Aparat penegak hukum memiliki peran dalam menindak pihak yang terbukti melakukan pelanggaran, sementara masyarakat dapat membantu melalui pelaporan dini apabila menemukan indikasi munculnya api. Dengan memperkuat sistem pencegahan dari tingkat desa hingga provinsi, potensi kebakaran dapat diketahui lebih cepat sebelum berkembang menjadi kejadian yang membutuhkan pengerahan sumber daya dalam jumlah besar.

Penguatan penanganan karhutla di Kalteng juga berkaitan langsung dengan upaya melindungi masyarakat dari dampak kebakaran dan asap. Kebakaran yang meluas dapat mengganggu kualitas udara, aktivitas masyarakat, transportasi, serta kegiatan ekonomi di wilayah terdampak. Dalam kondisi tertentu, asap juga dapat bergerak mengikuti arah angin dan memengaruhi kawasan yang berada cukup jauh dari titik kebakaran. Karena itu, pemerintah harus menjalankan strategi yang mencakup pemadaman, pemantauan kualitas udara, penyampaian informasi kepada masyarakat, serta kesiapan layanan kesehatan apabila dampak asap meningkat. Upaya tersebut perlu dilakukan secara bersamaan agar penanganan karhutla tidak hanya berorientasi pada pemadaman api, tetapi juga mengurangi dampak yang dirasakan masyarakat.

Kunjungan Presiden Prabowo dan Mendagri Tito Karnavian ke Palangka Raya pada akhirnya mempertegas perhatian pemerintah pusat terhadap penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah. Dengan puluhan ribu titik panas yang tercatat sejak awal tahun serta ribuan kejadian kebakaran yang telah ditangani, kebutuhan terhadap penguatan operasi darat dan udara menjadi semakin mendesak. Penambahan armada water bombing, penguatan personel, peningkatan patroli, serta koordinasi antarlembaga menjadi bagian dari langkah yang disiapkan untuk mengendalikan situasi. Pemerintah juga perlu menjaga kesinambungan penanganan karena risiko kebakaran masih dapat meningkat selama kondisi kering berlangsung. Melalui koordinasi yang lebih kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat keamanan, petugas pemadam, dan masyarakat, pengendalian karhutla di Kalimantan Tengah diharapkan dapat berlangsung lebih cepat sehingga penyebaran api dapat ditekan dan dampaknya terhadap lingkungan maupun masyarakat dapat diminimalkan.