Jakarta, 26 Mei 2026 – Badan Legislasi DPR RI resmi menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh untuk menjadi usul inisiatif DPR dalam rapat yang berlangsung bersama perwakilan pemerintah dan anggota parlemen. Keputusan tersebut menjadi langkah penting dalam proses pembaruan regulasi terkait tata kelola pemerintahan Aceh yang memiliki status kekhususan dalam sistem otonomi daerah Indonesia. Persetujuan ini sekaligus menandai dimulainya tahapan pembahasan lebih lanjut mengenai sejumlah aspek strategis yang dinilai perlu disesuaikan dengan perkembangan kondisi sosial, politik, dan administrasi pemerintahan di Aceh saat ini. DPR menilai revisi aturan diperlukan untuk memperkuat kepastian hukum dan efektivitas pelaksanaan pemerintahan daerah. Langkah tersebut langsung mendapat perhatian dari berbagai kalangan karena berkaitan dengan dinamika hubungan pusat dan daerah serta pelaksanaan otonomi khusus di Aceh.

Dalam pembahasan awal, sejumlah isu penting yang menjadi perhatian antara lain penguatan kewenangan daerah, sinkronisasi dengan regulasi nasional, serta penyesuaian mekanisme pemerintahan agar lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat Aceh saat ini. Sejumlah anggota DPR menekankan pentingnya menjaga semangat perdamaian dan kekhususan Aceh yang telah dibangun melalui proses panjang sejak perjanjian damai beberapa tahun lalu. Pemerintah daerah Aceh juga disebut berharap revisi undang-undang dapat memberikan ruang yang lebih jelas bagi pelaksanaan pembangunan dan kebijakan lokal yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat. Selain itu, harmonisasi aturan dinilai penting agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. Proses pembahasan ke depan diperkirakan akan melibatkan berbagai unsur masyarakat, akademisi, hingga tokoh adat dan tokoh lokal Aceh.

Pengamat politik menilai keputusan Baleg DPR menunjukkan adanya perhatian serius terhadap dinamika pelaksanaan otonomi khusus di Indonesia, khususnya di Aceh yang memiliki karakteristik pemerintahan berbeda dibanding daerah lain. Status kekhususan Aceh selama ini mencakup berbagai aspek, mulai dari tata kelola pemerintahan hingga pelaksanaan kebijakan berbasis nilai budaya dan lokalitas masyarakat setempat. Karena itu, setiap perubahan regulasi dinilai harus dilakukan secara hati-hati dan melibatkan partisipasi publik yang luas agar tidak menimbulkan polemik di masyarakat. Para ahli juga menilai pentingnya memastikan revisi undang-undang tetap sejalan dengan prinsip desentralisasi dan kesepakatan politik yang telah berjalan selama ini. Transparansi dalam proses legislasi dianggap menjadi faktor penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pembahasan RUU tersebut.

Di sisi lain, sejumlah tokoh masyarakat Aceh berharap revisi undang-undang benar-benar mampu menjawab kebutuhan pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mereka menilai pembaruan regulasi harus mampu memperkuat pelayanan publik, pengembangan ekonomi daerah, serta perlindungan terhadap identitas budaya dan hak masyarakat lokal. Beberapa kalangan juga meminta agar pemerintah pusat dan DPR membuka ruang dialog yang luas dengan masyarakat Aceh agar proses pembahasan berlangsung lebih inklusif dan terbuka. Keterlibatan publik dinilai penting mengingat isu pemerintahan Aceh memiliki nilai historis dan sensitivitas politik yang cukup tinggi. Oleh sebab itu, komunikasi yang baik antara seluruh pihak terkait dianggap menjadi kunci agar proses revisi berjalan kondusif dan menghasilkan regulasi yang bermanfaat bagi masyarakat.

Setelah disetujui menjadi usul inisiatif DPR, RUU Pemerintahan Aceh selanjutnya akan memasuki tahapan penyusunan naskah lebih rinci dan pembahasan bersama pemerintah sesuai mekanisme legislasi yang berlaku. DPR memastikan proses pembahasan akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan berbagai masukan dari pihak terkait. Pemerintah berharap revisi aturan nantinya mampu memperkuat efektivitas pemerintahan daerah sekaligus mendukung stabilitas dan pembangunan berkelanjutan di Aceh. Di tengah dinamika otonomi daerah yang terus berkembang, pembahasan RUU ini diperkirakan akan menjadi salah satu agenda legislasi penting dalam waktu mendatang. Banyak pihak berharap perubahan regulasi dapat membawa manfaat nyata bagi masyarakat Aceh tanpa mengurangi semangat perdamaian dan kekhususan yang selama ini menjadi fondasi utama pembangunan daerah tersebut.