Jayapura, 15 November 2026 – Pemerintah terus mendorong pemanfaatan bahan pangan lokal dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Papua. Langkah tersebut dilakukan dengan mengoptimalkan peran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai dapur penyedia makanan bagi penerima manfaat. Penggunaan komoditas lokal diharapkan mampu meningkatkan kualitas dan keberagaman menu sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat setempat. Papua memiliki beragam sumber pangan seperti sagu, ubi jalar, ikan, sayuran, dan hasil pertanian lainnya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan gizi. Pemerintah menilai pendekatan berbasis potensi daerah penting agar pelaksanaan MBG tidak hanya bergantung pada pasokan bahan makanan dari luar wilayah.
Pemanfaatan pangan lokal menjadi perhatian karena kondisi geografis Papua memiliki tantangan tersendiri dalam penyediaan bahan makanan. Sejumlah daerah memiliki akses transportasi terbatas sehingga pengiriman bahan pangan dari wilayah lain membutuhkan waktu dan biaya lebih besar. Kondisi tersebut dapat memengaruhi kelancaran distribusi, terutama bagi dapur SPPG yang melayani masyarakat di kawasan terpencil. Dengan memanfaatkan hasil pertanian, perikanan, dan peternakan setempat, kebutuhan bahan makanan diharapkan dapat dipenuhi melalui rantai pasok yang lebih pendek. Pendekatan ini juga dapat membantu menjaga kesegaran bahan pangan sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap distribusi antardaerah yang rentan mengalami gangguan akibat cuaca maupun kondisi infrastruktur.
Pemerintah mendorong pengelola dapur SPPG untuk menyesuaikan penyusunan menu dengan karakteristik pangan yang tersedia di masing-masing daerah. Di Papua, sagu dan ubi jalar merupakan contoh sumber karbohidrat yang telah lama menjadi bagian dari pola konsumsi masyarakat. Kedua bahan tersebut dapat digunakan sebagai alternatif sumber energi dalam menu MBG dengan tetap memperhatikan kebutuhan gizi penerima manfaat. Selain itu, ikan dapat menjadi sumber protein hewani, sedangkan sayuran dan buah lokal berperan dalam memenuhi kebutuhan vitamin serta mineral. Penggunaan bahan pangan daerah perlu disertai pengolahan yang tepat agar makanan tetap memenuhi standar keamanan, kebersihan, dan kecukupan gizi sesuai kelompok usia penerima manfaat.
Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Muda Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Arie Satria, menegaskan bahwa pengadaan bahan pangan untuk dapur SPPG di Papua perlu lebih mengutamakan hasil produksi petani setempat. Arahan tersebut disampaikan dalam kegiatan pemantauan pembentukan Satuan Tugas Percepatan Penyelenggaraan Program MBG di Provinsi Papua. Arie meminta pemerintah provinsi memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota agar pengelola dapur memperoleh informasi mengenai ketersediaan bahan pangan lokal. Menurutnya, pembelian langsung dari petani dapat membantu memperluas manfaat program sekaligus meningkatkan perputaran uang di daerah. Dengan demikian, pelaksanaan MBG diharapkan tidak hanya memberikan manfaat gizi bagi penerima makanan, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat.
Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah memiliki peran penting untuk menghubungkan kebutuhan dapur SPPG dengan kemampuan produksi petani dan peternak. Sekretaris Daerah Provinsi Papua selaku Ketua Satgas Pengawasan MBG diharapkan memperkuat koordinasi hingga tingkat kabupaten dan kota. Langkah tersebut diperlukan agar pengelola SPPG memahami pentingnya memprioritaskan bahan pangan yang tersedia di wilayah masing-masing. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa proses pengadaan mempertimbangkan kualitas, jumlah, harga, dan kesinambungan pasokan. Apabila kebutuhan dapur dapat dipenuhi melalui produksi lokal, ketergantungan terhadap bahan makanan dari luar Papua berpotensi berkurang. Kebijakan tersebut sekaligus membuka kesempatan bagi pelaku usaha kecil untuk terlibat dalam penyediaan bahan pangan.
Kepala Dinas Pertanian Provinsi Papua, Lunanka V.M.L. Daimboa, menyampaikan bahwa daerahnya sebenarnya memiliki potensi produksi pertanian dan peternakan yang dapat mendukung kebutuhan program MBG. Namun, potensi tersebut belum seluruhnya terhubung secara langsung dengan sistem pengadaan bahan pangan dapur SPPG. Selama ini, sebagian pengelola dapur masih memperoleh bahan makanan melalui pasar atau jalur distribusi yang melibatkan perantara. Kondisi tersebut dapat menyebabkan harga pembelian menjadi lebih tinggi dibandingkan apabila pengadaan dilakukan langsung dari produsen. Karena itu, Dinas Pertanian Provinsi Papua membuka kesempatan koordinasi dengan pengelola SPPG dan Badan Gizi Nasional untuk menyediakan informasi mengenai komoditas serta lokasi petani yang mampu memasok kebutuhan dapur.
Pembelian bahan pangan secara langsung dari petani dan peternak diharapkan memberikan kepastian pasar bagi hasil produksi masyarakat Papua. Dengan adanya kebutuhan bahan makanan yang berlangsung secara rutin, petani berpeluang memperoleh permintaan yang lebih stabil sehingga dapat merencanakan kegiatan produksi dengan lebih baik. Keterlibatan masyarakat dalam rantai pasok MBG juga berpotensi mendorong pengembangan usaha pertanian, peternakan, perikanan, dan perdagangan bahan pangan. Namun, pengelolaan pasokan tetap perlu memperhatikan kemampuan produksi serta standar kualitas yang ditetapkan. Pemerintah daerah diharapkan membantu menyelaraskan kebutuhan dapur dengan hasil produksi masyarakat agar kerja sama dapat berjalan secara berkelanjutan tanpa menimbulkan gangguan terhadap ketersediaan pangan di pasar.
Dari sisi kebijakan nasional, Badan Gizi Nasional telah mengatur pelibatan pelaku usaha lokal melalui Peraturan BGN Nomor 10 Tahun 2026. Ketentuan tersebut menempatkan pelaku usaha di sekitar lokasi SPPG sebagai prioritas dalam penyediaan bahan pangan dan kebutuhan pendukung. Apabila pasokan di tingkat kecamatan belum mencukupi, pengadaan dapat diperluas ke wilayah lain sesuai ketentuan. Penggunaan pangan lokal juga harus memenuhi standar mutu, keamanan pangan, dan kecukupan gizi agar kualitas makanan tetap terjaga. Dengan penerapan aturan tersebut, pemerintah berupaya membangun sistem penyediaan makanan bergizi yang tidak hanya berorientasi pada distribusi makanan, tetapi juga memperkuat ekonomi masyarakat dan ketahanan pangan daerah.
Pemerintah berharap penguatan penggunaan bahan pangan lokal dalam program MBG dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat Papua. Koordinasi antara Kementerian Dalam Negeri, Badan Gizi Nasional, pemerintah daerah, serta pelaku usaha menjadi faktor penting untuk memastikan kebijakan berjalan secara efektif. Pengelola SPPG didorong menjalin hubungan langsung dengan petani, peternak, dan pemasok lokal agar kebutuhan bahan makanan dapat dipenuhi secara terencana. Selain meningkatkan akses terhadap makanan bergizi, pendekatan tersebut diharapkan mampu memperluas kesempatan usaha, memperpendek rantai distribusi, dan memperkuat kemandirian pangan. Dengan memanfaatkan potensi sumber daya daerah, program Makan Bergizi Gratis di Papua diharapkan menjadi penggerak peningkatan kualitas gizi sekaligus pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat.




