Jakarta, 11 November 2026 – Hak Menyatakan Pendapat (HMP) Dewan Perwakilan Rakyat kembali menjadi perhatian publik setelah dikaitkan dengan isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Istilah tersebut ramai diperbincangkan karena merupakan salah satu kewenangan konstitusional DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah. HMP memungkinkan DPR menyampaikan sikap resmi mengenai kebijakan pemerintah, kejadian luar biasa, maupun dugaan pelanggaran tertentu yang melibatkan presiden atau wakil presiden. Namun, penggunaan hak tersebut tidak secara otomatis menyebabkan seorang pejabat negara kehilangan jabatannya. Terdapat sejumlah persyaratan dan tahapan hukum yang harus dipenuhi sebelum proses pemberhentian dapat dilakukan. Oleh karena itu, masyarakat perlu memahami perbedaan antara pengajuan HMP, pembuktian dugaan pelanggaran, dan keputusan pemakzulan yang diatur dalam konstitusi.

Secara hukum, Hak Menyatakan Pendapat merupakan salah satu dari tiga hak kelembagaan DPR yang diatur dalam Pasal 20A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dua hak lainnya adalah hak interpelasi dan hak angket, yang memiliki fungsi berbeda dalam mekanisme pengawasan parlemen. Hak interpelasi digunakan untuk meminta keterangan pemerintah mengenai kebijakan penting dan strategis yang berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat. Sementara itu, hak angket memungkinkan DPR melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah yang memenuhi persyaratan tertentu. HMP memberikan ruang bagi DPR untuk menyampaikan pendapat resmi mengenai persoalan yang telah menjadi perhatian kelembagaan. Dalam konteks dugaan pelanggaran oleh presiden atau wakil presiden, penggunaan HMP berkaitan dengan mekanisme khusus yang diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945.

Perbincangan mengenai HMP semakin menguat setelah 120 anggota DPR dari delapan fraksi menyerahkan usulan terkait persoalan persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran. Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menyampaikan bahwa jumlah tersebut berasal dari rekapitulasi tanda tangan anggota yang mengajukan penggunaan hak konstitusional parlemen. Dukungan datang dari Fraksi PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, PKS, PAN, dan Demokrat. Para pengusul mengaitkan permohonan tersebut dengan polemik dokumen pendidikan Gibran yang menjadi bagian dari persyaratan pencalonannya pada Pemilihan Presiden 2024. Meski seluruh fraksi memiliki anggota yang mendukung, pengajuan tersebut belum dapat disamakan dengan persetujuan resmi DPR untuk memberhentikan wakil presiden. Usulan masih harus diproses melalui mekanisme kelembagaan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau UU MD3, pengajuan HMP harus memenuhi persyaratan jumlah pengusul dan dilengkapi materi yang menjadi dasar penggunaan hak tersebut. Setelah dokumen diterima pimpinan DPR, usulan dapat dibawa ke rapat paripurna untuk memperoleh keputusan mengenai tindak lanjutnya. Persetujuan penggunaan HMP memerlukan dukungan melalui mekanisme pemungutan suara dengan persyaratan kehadiran dan persetujuan tertentu. Apabila usulan diterima, DPR dapat membentuk panitia khusus yang melibatkan unsur fraksi untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Panitia tersebut bertugas mendalami materi usulan, mengumpulkan informasi, dan menyusun laporan yang kemudian disampaikan kepada rapat paripurna. Tahapan ini menunjukkan bahwa HMP bukan keputusan yang dapat diambil hanya berdasarkan jumlah tanda tangan awal para pengusul.

Apabila proses HMP menghasilkan pendapat DPR bahwa presiden atau wakil presiden diduga melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam konstitusi, tahapan berikutnya melibatkan Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan Pasal 7B UUD 1945, DPR harus terlebih dahulu meminta Mahkamah Konstitusi memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat tersebut. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menilai apakah dugaan pelanggaran hukum atau persoalan persyaratan jabatan terbukti secara konstitusional. Proses pemeriksaan ini menjadi bagian penting karena keputusan politik DPR tidak dapat langsung digunakan untuk memberhentikan presiden atau wakil presiden. Apabila Mahkamah Konstitusi menyatakan pendapat DPR terbukti, DPR dapat meneruskan usulan pemberhentian kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sebaliknya, apabila dugaan tersebut tidak terbukti, proses pemberhentian tidak dapat dilanjutkan berdasarkan usulan yang sama.

Majelis Permusyawaratan Rakyat merupakan lembaga yang memiliki kewenangan mengambil keputusan akhir mengenai pemberhentian presiden atau wakil presiden dalam masa jabatannya. Konstitusi mengatur bahwa sidang pemberhentian harus memenuhi persyaratan kehadiran sekurang-kurangnya tiga perempat dari seluruh anggota MPR. Keputusan pemberhentian juga harus memperoleh persetujuan sedikitnya dua pertiga dari anggota yang hadir dalam sidang tersebut. Sebelum keputusan diambil, presiden atau wakil presiden yang menjadi pihak dalam usulan pemberhentian diberikan kesempatan menyampaikan penjelasan. Mekanisme tersebut dirancang agar keputusan mengenai jabatan tertinggi negara tidak dilakukan secara tergesa-gesa atau semata-mata berdasarkan tekanan politik. Dengan adanya tahapan DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR, proses pemakzulan memiliki prosedur konstitusional yang ketat.

Dalam perkembangan terbaru, usulan HMP mengenai Wakil Presiden Gibran dijadwalkan masuk dalam agenda Rapat Paripurna DPR pada Kamis, 12 November 2026. Pembahasan tersebut menjadi tahap awal untuk menentukan bagaimana lembaga legislatif menindaklanjuti permohonan yang diajukan para anggotanya. Penting dipahami bahwa pengajuan HMP bukan berarti Gibran telah terbukti melakukan pelanggaran atau secara otomatis kehilangan jabatannya sebagai wakil presiden. Setiap dugaan tetap harus diperiksa melalui mekanisme hukum dan ketentuan konstitusi yang berlaku. Masyarakat juga perlu membedakan antara sikap politik anggota parlemen, keputusan resmi DPR, dan putusan lembaga peradilan. Pemahaman mengenai prosedur ini penting agar perkembangan isu pemakzulan tidak menimbulkan kesalahpahaman mengenai kewenangan masing-masing lembaga negara. Pada akhirnya, HMP merupakan instrumen pengawasan konstitusional yang pelaksanaannya harus menjunjung prinsip negara hukum, pembuktian yang objektif, serta kepastian dalam penyelenggaraan pemerintahan.