Jakarta, 10 November 2026 – Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menegaskan bahwa proses terkait Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR tetap dapat berjalan meskipun Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menempuh jalur hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Pernyataan tersebut menjadi perhatian di tengah berkembangnya pembahasan mengenai mekanisme konstitusional yang berkaitan dengan kedudukan pejabat negara. Saan menjelaskan bahwa proses politik di parlemen dan penyelesaian sengketa melalui pengadilan memiliki mekanisme serta dasar hukum masing-masing. Oleh karena itu, langkah hukum yang ditempuh melalui PTUN tidak serta-merta menghentikan pelaksanaan kewenangan DPR. Meski demikian, setiap proses tetap harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan dan prosedur kelembagaan yang berlaku.

Pembahasan mengenai HMP berkaitan dengan salah satu kewenangan konstitusional DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Hak Menyatakan Pendapat memungkinkan DPR menyampaikan sikap resmi terhadap kebijakan pemerintah maupun peristiwa tertentu yang memiliki dampak luas bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks tertentu, mekanisme tersebut juga dapat berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang melibatkan Presiden atau Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam konstitusi. Namun, penggunaan hak tersebut tidak dapat dilakukan secara otomatis karena membutuhkan tahapan pembahasan dan persyaratan yang telah ditetapkan. Setiap usulan harus diproses melalui mekanisme internal DPR sebelum dapat menghasilkan keputusan kelembagaan. Karena itu, keberlanjutan pembahasan HMP tidak dapat disamakan dengan keputusan akhir mengenai substansi persoalan yang sedang diperdebatkan.

Saan menyampaikan pernyataan tersebut kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026). Ia menegaskan bahwa pimpinan DPR menghormati keputusan Gibran untuk mencari kepastian hukum terkait polemik dokumen pendidikannya. Menurut Saan, setiap warga negara memiliki hak untuk melakukan pembelaan melalui jalur hukum yang tersedia, termasuk ketika persoalan tersebut menyangkut pejabat negara. Pada saat yang sama, anggota DPR juga memiliki hak konstitusional untuk mengajukan mekanisme pengawasan sesuai ketentuan yang berlaku. Kedua proses tersebut dinilai dapat berlangsung secara bersamaan tanpa harus saling menghentikan. Namun, kelanjutan usulan HMP tetap bergantung pada terpenuhinya persyaratan dan keputusan resmi lembaga legislatif.

Polemik mengenai dokumen pendidikan Gibran kembali mendapat perhatian setelah muncul perkembangan putusan pengadilan yang berkaitan dengan surat keterangan penyetaraan ijazahnya. Mahkamah Agung melalui putusan kasasi Nomor 742 K/TUN/2026 dilaporkan membatalkan surat keterangan penyetaraan ijazah luar negeri yang diterbitkan pada 2019. Perkembangan tersebut kemudian memunculkan pembahasan di kalangan anggota DPR mengenai kemungkinan penggunaan HMP. Di sisi lain, Gibran berupaya menempuh mekanisme hukum untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikan yang dimilikinya. Persoalan tersebut menimbulkan dua jalur penanganan berbeda, yakni proses hukum di lingkungan peradilan dan pembahasan konstitusional di parlemen. Hasil dari masing-masing proses perlu dipahami berdasarkan kewenangan lembaga yang menanganinya.

Ketua DPR RI Puan Maharani sebelumnya menyampaikan bahwa pimpinan dewan telah menerima laporan dan berbagai masukan mengenai usulan penggunaan HMP. Masukan tersebut muncul dari sejumlah anggota dan fraksi selama masa reses DPR. Setelah pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, pimpinan DPR akan menelaah langkah yang dapat ditempuh sesuai mekanisme kelembagaan. Puan menekankan bahwa seluruh proses harus tetap berpedoman pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Pembahasan juga membutuhkan kejelasan mengenai pihak pengusul, materi yang diajukan, serta prosedur yang harus dilalui. Dengan demikian, penerimaan laporan mengenai HMP belum berarti DPR telah mengambil keputusan untuk menggunakan hak tersebut.

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa pemerintah menghormati proses politik yang berlangsung di DPR. Menurutnya, anggota parlemen memiliki hak yang dijamin oleh ketentuan konstitusional dalam menjalankan fungsi pengawasan. Prasetyo juga menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah bertemu dengan Gibran untuk membicarakan perkembangan persoalan dokumen pendidikan tersebut. Dalam pertemuan itu, Gibran disebut meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen melalui proses di PTUN. Pemerintah memandang langkah hukum dan mekanisme parlemen sebagai proses yang perlu dihormati sesuai kewenangan masing-masing. Sikap tersebut menunjukkan pentingnya menjaga prosedur kelembagaan ketika muncul persoalan yang berkaitan dengan kedudukan pejabat negara.

Dalam ketentuan ketatanegaraan Indonesia, penggunaan HMP yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran oleh Presiden atau Wakil Presiden harus melalui tahapan konstitusional yang ketat. Proses tersebut tidak dapat langsung menghasilkan pemberhentian pejabat negara hanya berdasarkan usulan sejumlah anggota DPR. Apabila mekanisme diarahkan pada pemberhentian, terdapat peran Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus pendapat DPR sebelum proses dapat berlanjut ke Majelis Permusyawaratan Rakyat. Persyaratan dukungan anggota, pembahasan, dan pengambilan keputusan juga harus dipenuhi sesuai aturan yang berlaku. Karena itu, perbedaan antara pengajuan usulan, persetujuan penggunaan HMP, dan keputusan akhir perlu dijelaskan secara tepat kepada masyarakat. Setiap tahapan memiliki konsekuensi hukum dan politik yang berbeda.

Saan Mustopa menegaskan bahwa pimpinan DPR akan menindaklanjuti usulan yang masuk apabila memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam mekanisme parlemen. Namun, ia belum memastikan kapan keputusan mengenai penggunaan HMP akan diambil maupun bagaimana hasil pembahasannya. Menurutnya, langkah Gibran melalui PTUN tetap harus dihormati sebagai bagian dari hak memperoleh kepastian hukum. Pada saat yang sama, DPR memiliki kewenangan untuk memproses usulan anggota melalui prosedur yang sah. Perkembangan persoalan ini diperkirakan masih menjadi perhatian selama masa persidangan berlangsung, terutama setelah pimpinan DPR melakukan pembahasan lebih lanjut. Kepastian mengenai kelanjutan HMP akan bergantung pada proses resmi di parlemen, sementara sengketa dokumen pendidikan Gibran ditangani melalui mekanisme peradilan yang berlaku.