Jakarta, 6 Mei 2026 – Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) menegaskan pentingnya penerapan delapan prinsip inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah saat menghadiri kegiatan sosialisasi Innovative Government Award atau IID 2026 di Kabupaten Ngawi.

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mendorong budaya inovasi di lingkungan pemerintah daerah guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mempercepat pembangunan daerah yang lebih efektif serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dalam pemaparannya, Kepala BSKDN menjelaskan bahwa inovasi tidak hanya berkaitan dengan penggunaan teknologi, tetapi juga menyangkut perubahan cara kerja, pola pikir, dan kemampuan pemerintah dalam menghadirkan solusi kreatif terhadap berbagai tantangan pelayanan publik.

Ia menyebut delapan prinsip inovasi menjadi fondasi penting agar setiap program pembaruan yang dijalankan pemerintah daerah dapat berjalan terarah, berkelanjutan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Menurutnya, prinsip-prinsip tersebut mencakup efektivitas pelayanan, kebermanfaatan bagi masyarakat, efisiensi penggunaan sumber daya, keberlanjutan program, serta kemampuan beradaptasi terhadap perubahan dan tantangan zaman.

Selain itu, inovasi juga dinilai harus mengedepankan kolaborasi, keterbukaan, dan keberanian dalam menciptakan terobosan baru yang mampu meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.

Kepala BSKDN menilai pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam melahirkan inovasi karena mereka menjadi pihak yang paling dekat dengan kebutuhan dan persoalan masyarakat di lapangan.

Melalui IID 2026, pemerintah berharap daerah-daerah di Indonesia semakin aktif menciptakan program inovatif yang dapat mempercepat pelayanan publik, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat daya saing daerah.

Kegiatan sosialisasi tersebut diikuti oleh jajaran pemerintah daerah, aparatur sipil negara, serta berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengembangan inovasi pelayanan publik.

Sejumlah peserta menyambut positif kegiatan tersebut karena dianggap memberikan pemahaman mengenai pentingnya budaya inovasi dalam birokrasi modern yang dituntut bergerak cepat dan adaptif.

Pengamat kebijakan publik menilai kompetisi dan penghargaan inovasi seperti IID dapat menjadi pemicu bagi pemerintah daerah untuk terus melakukan pembenahan dan menciptakan layanan yang lebih efektif bagi masyarakat.

Mereka juga menilai inovasi di sektor pemerintahan menjadi semakin penting di era digital ketika masyarakat menuntut pelayanan yang cepat, transparan, dan mudah diakses.

Selain meningkatkan kualitas pelayanan, inovasi birokrasi juga dinilai dapat membantu pemerintah daerah mengoptimalkan penggunaan anggaran dan mempercepat penyelesaian berbagai persoalan di masyarakat.

Kepala BSKDN berharap semangat inovasi tidak hanya muncul saat mengikuti kompetisi atau penilaian semata, tetapi benar-benar menjadi budaya kerja di lingkungan pemerintahan daerah.

Dengan penerapan prinsip inovasi yang kuat dan berkelanjutan, pemerintah optimistis kualitas tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia akan semakin baik serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara lebih efektif di masa depan.